Sanggau, Aktualita.online [2/4/2026] – Isu dugaan “bekingan” di balik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Semerangkai kembali memantik polemik. Pemberitaan berjudul “Dugaan Bekingan di Balik Tambang Emas Ilegal Semerangkai, Sungai Kapuas di Ambang Krisis” justru memunculkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban.
Alih-alih mengungkap fakta terang, publik kini dibuat bingung: siapa yang dimaksud sebagai bekingan, dan siapa yang sebenarnya dilindungi?
Ironisnya, video yang beredar memperlihatkan sejumlah lanting jek di tepian sungai dalam kondisi tidak beroperasi. Namun, narasi yang dibangun seolah-olah aktivitas tambang masih berlangsung aktif.
Temuan di lapangan justru menunjukkan hal berbeda
.
Seorang warga Semerangkai, Zai, menegaskan bahwa aktivitas PETI di wilayah tersebut sudah lama berhenti. Menurutnya, tekanan sosial serta pro-kontra dari masyarakat menjadi salah satu penyebab utama berhentinya aktivitas tersebut.
“Sudah lama tidak jalan. Dulu memang sempat jadi polemik di masyarakat,” ungkapnya.
Di balik polemik ini, ada realitas yang kerap luput dari sorotan: persoalan ekonomi.
Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sanggau memaksa sebagian masyarakat mencari nafkah dari sektor informal, termasuk tambang. Ketika aktivitas dihentikan tanpa solusi, masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak.
Para penambang pun angkat suara.
Hamdon, salah seorang penambang, menegaskan bahwa mereka bukan pelaku kejahatan seperti yang kerap digambarkan.
“Kami ini bukan mau kaya. Kami cuma cari makan untuk keluarga. Ini soal perut,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai hanya menyudutkan pekerja tambang tanpa menghadirkan solusi konkret.
“Kalau memang salah, lalu solusi kami apa? Jangan hanya bisa menyalahkan,” lanjutnya.
Desakan pun menguat agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, segera mengambil langkah nyata. Salah satunya dengan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagai jalan tengah antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum.
Tanpa kebijakan yang jelas, konflik serupa dikhawatirkan akan terus berulang—dengan masyarakat kecil selalu menjadi pihak yang dikorbankan.
Kini, pertanyaan besarnya: benarkah ada “bekingan”, atau isu tersebut justru menutupi persoalan yang lebih mendasar—yakni kegagalan menghadirkan solusi bagi rakyat?
(Tim Investigasi)
