Kapuas Hulu, Aktualita.online – Aktivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Simpang Adong 65.787.001 menjadi perhatian publik setelah beredarnya video antrean kendaraan di lokasi tersebut.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah kendaraan mengantre dalam jumlah cukup banyak untuk mendapatkan BBM jenis solar dan Pertalite.
Kondisi ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai antrean tersebut masih dalam batas wajar, namun ada pula yang mempertanyakan pola antrean yang disebut terjadi berulang dan didominasi kendaraan tertentu.
“Kalau antrean biasa mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau terjadi berulang dengan pola yang sama, sebaiknya ada pengawasan lebih lanjut,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sebagaimana diketahui, distribusi BBM bersubsidi di Indonesia diatur secara ketat oleh pemerintah guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi teknis dan aparat penegak hukum.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap bentuk penyalahgunaan dalam pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu dan tidak untuk disalahgunakan ataupun diperjualbelikan kembali.
Pengamat energi menilai, transparansi distribusi serta pengawasan langsung di lapangan menjadi faktor penting dalam mencegah potensi penyimpangan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait mengenai kondisi antrean tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi berlebihan, sembari menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. Pemerintah daerah bersama aparat terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Tim Investigasi
