KETAPANG, Aktualita.online — Kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan transportasi warga, tetapi juga disebut mulai berdampak terhadap kegiatan pendidikan.
Kondisi ini menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar pada 6 Agustus 2026 dan dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Simpang Hulu, Camat Simpang Hulu, unsur Polsek, Danramil, tokoh masyarakat, serta perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM serta harga yang dinilai semakin tidak terjangkau. Di pusat Kecamatan Simpang Hulu, harga BBM dilaporkan berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter.
Kondisi yang lebih memprihatinkan dilaporkan terjadi di wilayah pedalaman. Kepala Desa Kualan Hulu menyampaikan bahwa harga BBM jenis Pertalite di wilayahnya bahkan mencapai sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter.
Siswa Disebut Tak Bisa Sekolah karena Sulit Dapat BBM
Dampak kelangkaan BBM mulai merembet ke sektor pendidikan. Dalam rapat tersebut disampaikan laporan bahwa terdapat sejumlah siswa yang tidak dapat bersekolah karena kesulitan memperoleh BBM untuk kebutuhan transportasi.
Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari PGRI. Persoalan akses pendidikan dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
PGRI kemudian berkoordinasi dengan Camat Simpang Hulu dan para kepala desa untuk membahas langkah penyelesaian atas persoalan distribusi serta tingginya harga BBM.
Dugaan Penimbunan dan Tangki Modifikasi Disorot
Dalam rapat, sejumlah peserta juga menyampaikan adanya dugaan aktivitas penimbunan BBM oleh oknum tertentu. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang.
Masyarakat juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan.
Perhatian warga semakin tertuju pada keberadaan kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi dan disebut masih melakukan pembelian BBM dalam jumlah tertentu.
Jika benar terdapat praktik pembelian BBM secara tidak wajar atau penyalahgunaan distribusi, masyarakat meminta aparat melakukan pemeriksaan secara transparan dan tegas agar distribusi BBM tidak merugikan masyarakat umum.
Rapat Alot, Perbedaan Pendapat Muncul
Rapat yang berlangsung cukup alot tersebut juga diwarnai perbedaan pendapat mengenai solusi persoalan BBM.
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat menyampaikan berbagai usulan untuk memperbaiki distribusi BBM di wilayah Simpang Hulu. Namun, menurut laporan peserta rapat, belum seluruh usulan mencapai titik temu karena terdapat pandangan berbeda terkait keterbatasan kuota BBM.
Alasan keterbatasan kuota tersebut kemudian dipertanyakan sejumlah peserta rapat. Pasalnya, masyarakat selama ini menilai ketersediaan stok BBM di SPBU relatif aman.
Kondisi itu memunculkan kekecewaan dari sejumlah peserta, termasuk perwakilan PGRI dan tokoh masyarakat. Mereka menilai persoalan kelangkaan dan distribusi BBM bukan persoalan baru dan sebelumnya juga telah menjadi perhatian di wilayah Ketapang, termasuk di tingkat DPRD dan unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang.
Masyarakat Minta Jangan Berhenti di Rapat
Masyarakat Simpang Hulu berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebatas rapat, pembahasan, maupun kesepakatan tanpa tindak lanjut konkret.
Warga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak SPBU, serta seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama untuk mencari solusi yang benar-benar mampu menjamin distribusi BBM secara adil, tepat sasaran, dan transparan.
Sebab, persoalan BBM kini bukan hanya menyangkut biaya transportasi dan aktivitas ekonomi. Jika benar siswa sampai tidak dapat bersekolah akibat sulit memperoleh BBM, maka persoalan tersebut telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi muda.
Masyarakat juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat, termasuk terhadap kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi atau melakukan pembelian dalam jumlah tidak wajar.
Warga berharap tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
Kelangkaan BBM harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara dugaan penyalahgunaan distribusi justru tidak tersentuh pengawasan.
Catatan: Dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM dalam berita ini masih merupakan informasi/keluhan yang disampaikan dalam rapat dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Pewarta : Metius
