MELAWI, Aktualita.online – Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi terkait beredarnya konten pornografi pada videotron milik pemerintah daerah di kawasan Tugu Naruto, KM 3 Nanga Pinoh, dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat.
Peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut menjadi sorotan publik. Dalam penjelasan yang beredar, pihak Diskominfo menyebut dugaan kejadian itu berkaitan dengan peretasan atau pembobolan sistem akun pengelola videotron.
Namun, alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana sistem pengamanan dan pengawasan perangkat tersebut dapat mencegah maupun menghentikan konten yang tidak semestinya tayang di ruang publik.
Salah seorang warga yang memantau peristiwa tersebut menilai, apabila benar terjadi pembobolan akun atau sistem pengelolaan videotron, semestinya terdapat prosedur penanganan darurat untuk segera menghentikan tayangan dan mengamankan akses sistem.
“Kalau memang akun pengelola diretas, seharusnya aksesnya segera dikunci dan tayangan dihentikan. Jangan sampai konten yang tidak pantas terus muncul di ruang publik. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana sistem pengamanan dan pengawasannya,” tegas warga tersebut kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dijelaskan dengan menyebut adanya dugaan peretasan. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana sistem keamanan videotron diterapkan, siapa yang memiliki akses terhadap perangkat dan akun pengelola, serta langkah apa yang dilakukan setelah dugaan peretasan diketahui.
Pertanyaan mengenai pengawasan dan pengendalian internal juga dinilai penting, mengingat videotron tersebut merupakan fasilitas publik yang berada di lokasi strategis dan dapat disaksikan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak.
Warga pun meminta Diskominfo Melawi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan videotron, termasuk pengamanan akun, pembatasan akses administrator, pemantauan tayangan, serta mekanisme penghentian darurat apabila terjadi gangguan atau penyalahgunaan sistem.
“Kalau memang diretas, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana kronologinya, kapan diketahui, apa langkah yang dilakukan, dan apakah sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Jangan sampai masyarakat hanya menerima alasan bahwa sistem diretas tanpa penjelasan yang utuh,” ujarnya.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dan pimpinan daerah turut memastikan persoalan tersebut ditangani secara serius. Jika nantinya ditemukan adanya kelalaian dalam pengelolaan maupun pengamanan fasilitas publik, warga meminta agar dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila benar terjadi serangan atau peretasan terhadap sistem videotron, masyarakat juga berharap pemerintah dapat mengungkap langkah pengamanan yang telah dilakukan serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu penjelasan lebih transparan dari pihak terkait mengenai kronologi kejadian, mekanisme pengamanan sistem, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Awak media akan terus memantau perkembangan dan membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi bagi pihak Diskominfo Kabupaten Melawi dan pihak terkait lainnya.
TimRed
