JAKARTA, Aktualita.online – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat regional dengan meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen berbagai pihak dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” ungkap Norsan.
Ia juga menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempercepat perluasan akses keuangan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Menurut Norsan, kemudahan memperoleh layanan dan pembiayaan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha produktif lainnya.
Namun, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh sekadar menjadi kebanggaan atau pencapaian administratif. Lebih dari itu, prestasi tersebut harus menjadi pemacu untuk memastikan program perluasan akses keuangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” tegasnya.
Norsan menekankan, perluasan akses pembiayaan harus diiringi dengan tata kelola program yang baik, peningkatan literasi keuangan, serta percepatan digitalisasi layanan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat semakin memahami dan mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
Pemprov Kalbar juga terus mendorong pemanfaatan teknologi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sekaligus memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha, memperluas pasar, serta memperkuat akses pelaku UMKM terhadap layanan pembiayaan formal.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Gubernur berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, dan memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses permodalan.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Penghargaan TPAKD Award 2026 ini menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat inklusi keuangan dan pemerataan akses pembiayaan. Ke depan, keberhasilan program diharapkan tidak hanya tercermin dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh layanan keuangan formal, berkembangnya UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Admin
