Rakornas SPKS 2026 menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat organisasi petani, meningkatkan posisi tawar, memperkuat koperasi, dan mendorong petani sawit rakyat mengambil peran lebih besar dalam hilirisasi.
JAKARTA, Aktualita.online — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong penguatan organisasi dan koperasi petani sebagai fondasi untuk meningkatkan posisi tawar serta nilai tambah ekonomi bagi petani sawit rakyat.
Dorongan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SPKS 2026 yang mempertemukan jajaran SPKS nasional dan perwakilan daerah dari berbagai wilayah.
Rakornas menjadi forum konsolidasi untuk mengevaluasi capaian organisasi, membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi petani sawit rakyat, sekaligus merumuskan agenda strategis organisasi dalam menghadapi perubahan tata kelola dan tuntutan keberlanjutan industri kelapa sawit.
Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan petani, antara lain produktivitas yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, akses pasar, serta posisi tawar yang belum kuat dalam rantai nilai kelapa sawit.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan ketertelusuran rantai pasok, SPKS menilai penguatan organisasi dan kelembagaan ekonomi petani menjadi semakin penting.
Koperasi Didorong Jadi Kekuatan Ekonomi Petani
Rakornas SPKS 2026 secara khusus menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kekuatan ekonomi kolektif petani sawit rakyat.
Koperasi didorong tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang profesional, transparan, demokratis, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Melalui koperasi, petani dapat mengonsolidasikan produksi, memperkuat posisi tawar, meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan pasar, memperoleh sarana produksi, meningkatkan kualitas hasil, serta membangun sistem ketertelusuran rantai pasok.
Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan penguatan koperasi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi petani sawit rakyat.
“Konsolidasi organisasi di tingkat nasional dan daerah diperlukan agar agenda perjuangan petani memiliki arah yang lebih kuat dan dapat diterjemahkan menjadi program nyata di tingkat lapangan,” ujar Sabarudin saat menyampaikan refleksi program SPKS di hadapan peserta Rakornas.
Petani Sawit Rakyat Didorong Masuk Hilirisasi
Selain penguatan koperasi, hilirisasi sawit rakyat menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakornas SPKS 2026.
Selama ini, petani sawit rakyat lebih banyak berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku. Ke depan, petani melalui koperasi didorong untuk secara bertahap mengambil bagian dalam proses pengolahan, pengembangan produk turunan, pemasaran, hingga penciptaan nilai tambah.
Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri kelapa sawit.
Namun, hilirisasi juga dinilai harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan.
“Peningkatan nilai ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan. Produktivitas dan hilirisasi perlu didukung tata kelola perkebunan yang baik, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas petani, pemenuhan standar keberlanjutan, dan penguatan ketertelusuran,” lanjut Sabarudin.
Konsolidasi Nasional untuk Agenda Bersama
Rakornas SPKS 2026 tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkuat solidaritas antardaerah.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain evaluasi pengorganisasian petani, penguatan kelembagaan SPKS, peningkatan kapasitas koperasi, pengembangan kerja sama antardaerah, hilirisasi sawit rakyat, serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut organisasi.
Melalui agenda tersebut, SPKS mendorong terbentuknya gerakan petani yang semakin terorganisir dan mampu merespons berbagai perubahan di sektor kelapa sawit secara kolektif.
Petani Ditempatkan sebagai Subjek Pembangunan
Rakornas SPKS 2026 juga menegaskan pentingnya menempatkan petani sebagai subjek dalam pembangunan sektor kelapa sawit rakyat.
Petani tidak hanya dipandang sebagai pemasok bahan baku, tetapi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan langsung terhadap tata kelola produksi, perdagangan, pengolahan, hingga penciptaan nilai tambah.
“Penguatan organisasi, koperasi dan hilirisasi menjadi tiga agenda yang saling berkaitan. Organisasi menjadi basis konsolidasi, koperasi menjadi instrumen ekonomi kolektif, sementara hilirisasi menjadi ruang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi petani,” ujar Muhamad Ridwan, selaku pimpinan sidang, saat membuka Sidang Pleno I Rakornas SPKS.
Rakornas diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam penutupan Rakornas, Sabarudin menyampaikan bahwa konsolidasi nasional tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong arah baru pembangunan sawit rakyat.
“Kita sepakat agar menjadikan petani yang terorganisir, koperasi yang semakin mandiri, dan usaha sawit yang mampu menciptakan nilai tambah dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi petani, serta mendukung program ketahanan pangan melalui kolaborasi program SPKS ke depannya,” ujar Sabarudin.
Rakornas SPKS ke-4 tersebut kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian agenda dan konsolidasi organisasi dilaksanakan di Jakarta.
H. Heru Kamaruzzaman
BorderTVOnline
