SANGGAU, Aktualita.online — Polemik bantuan pemerintah pusat untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 mencuat. Kabupaten Sanggau yang masuk kategori “Parah” dalam paparan pemerintah justru tidak tercantum sebagai penerima bantuan pusat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau menyampaikan kekecewaan atas tidak masuknya Sanggau dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Berdasarkan dokumen paparan Ditjen Bina Keuda Kemendagri per 14 September 2026, pemerintah pusat mencatat total bantuan untuk wilayah terdampak Karhutla di Sumatera dan Kalimantan sebesar Rp760 miliar.
Untuk wilayah Kalimantan, tercatat total transfer ke RKUD sebesar Rp475 miliar. Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat mendapatkan alokasi, seperti Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, Pontianak, Sambas, Singkawang, Kapuas, Bengkayang, Sintang dan Melawi.
Namun nama Kabupaten Sanggau tidak terlihat dalam daftar penerima.
Padahal, dalam penanganan Karhutla, Sanggau merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan di lapangan. Pemkab Sanggau bahkan memperpanjang status tanggap darurat Karhutla hingga 20 September 2026.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya.
“Kalau kecewa, ada rasa kecewa, karena di tengah efisiensi kita kesulitan.”
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar Kabupaten Sanggau mendapat perhatian dan bantuan penanganan Karhutla.
“Harapan kami kepada Pak Gubernur, Pak Presiden tentunya kementerian dan BNPB juga, mohon untuk hal ini agar Kabupaten Sanggau bisa dijadikan prioritas untuk bisa mendapatkan bantuan Karhutla.”
SANGGAU BUTUH DUKUNGAN, BUKAN SEKADAR STATUS
Pemkab Sanggau menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan dalam penanganan Karhutla. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia juga harus diperhitungkan dengan luasnya wilayah dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Karena itu, Pemkab Sanggau melalui BPBD mempertanyakan mekanisme penentuan daerah penerima bantuan pemerintah pusat tersebut.
Pertanyaan publik kini sederhana: jika Sanggau menghadapi dampak Karhutla dan pemerintah daerah masih harus bekerja keras melakukan penanganan, mengapa Kabupaten Sanggau tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan pusat?
Pemkab Sanggau berharap persoalan ini segera mendapat perhatian Presiden, BNPB, kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bukan soal meminta keistimewaan. Ini soal memastikan daerah yang membutuhkan dukungan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi di lapangan.
PESAN UNTUK PEMERINTAH PUSAT
Pak Presiden, BNPB dan kementerian terkait, Sanggau sedang berjuang menghadapi Karhutla.
Pemkab Sanggau sudah menyampaikan kekecewaan. Kini masyarakat menunggu jawaban: apakah Sanggau akan mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan?
Pewarta : MD
